ARPM (JAKARTA) - Selera para petinggi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam berbusana, melakukan perjalanan dinas, dan servis kendaraan ternyata cukup tinggi pada Tahun 2015. “Jumlah anggaran nyaris menghabiskan separo PAD,” kata Ardian N, Jubir Aliansi Rakyat Peduli Madina, mengutip hasil diskusi para pengurus.
Menurut hitungan para pengurus Aliansi Rakyat Peduli Madina, para petinggi Pemkab menghabiskan hampir Rp25 miliar untuk perjalanan dinas. Rp18 miliar berasal dari belanja langsung. Sisanya diperoleh dari anggaran lainnya. “Jika dalam sebulan, hari kerja dihitung 25 hari dan 12 bulan dalam setahun, rakyat membelanjai perjalanan dinas para pejabat di Madina Rp88 juta sehari,” kata Ardian.
Mata anggaran terbanyak dalam perjalanan dinas untuk konsultasi ke luar daerah. Biasanya, yang dimaksud di sini adalah perjalanan ke Medan atau Jakarta. Jika menyangkut lobi anggaran, biaya perjalanan ini disuport pula oleh rekanan. Bisa jadi, uang perjalanan dinas masuk mulus ke kantong para pejabat.
Anggaran tersebut belum termasuk untuk biaya perencanaan, survey,dan konsultan, yang mencapai Rp7,5 miliar pada Tahun 2015. Untuk Survey dan Inventarisasi Kepemilikan Lahan Lokasi Bandar Udara saja, Pemkab mengalokasikan anggaran Rp350 juta, biaya konsultasi rumah sakit umum yang baru Rp290 juta, dan biaya jasa perencanaan DAU dan DAK, yang dibagi ke dalam sejumlah mata anggaran, mencapai Rp700 juta.
Pakaian petinggi Pemkab Madina juga harus dibayar rakyat. Pada tahun 2015, anggaran yang dimasukkan dalam pengadaan Rp3,5 miliar. Belum termasuk anggaran di luar Belanja Langsung. Belanja pakaian terbanyak adalah untuk Pakaian Dinas Harian (PDH), lalu Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL), pakaian olahraga, dan batik tradisional.
Rakyat juga menyiapkan kendaraannya dengan baik. Biaya untuk kendaraan di Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2015 mencapai Rp6 miliar. “Syukurlah pembelian yang baru hanya dua tiga buah. Tetapi yang unik, anggaran pembeliannya termasuk untuk sound system,” kata Ardian.
Aliansi Rakyat Peduli Madina juga mendapati nilai mata anggaran unik lainnya. Untuk memberangkatkan dan menyambut jemaah haji, Pemkab Madina memerlukan biaya lebih dari setengah miliar rupiah. Begitu juga untuk zikir: Rp464 juta rupiah.
LSM ini mengapresiasi sejumlah mata anggaran untuk Islam, mulai dari bantuan Guru Magrib Mengaji Rp911 juta, pembinaan Kampung Al-Qur'an Rp212 juta, pembinaan TPA, MDA dan Pondok Pesantren Rp3,8 miliar. Namun biaya untuk kegiatan MTQ dan nasyid yang mencapai Rp2 miliar setahun seharusnya dibayar dengan prestasi. “Sudah lama sekali Mandailing Natal tidak meraih juara di Sumatera Utara, apalagi di Indonesia,“ kata Ardian.
Jakarta, 4 Februari 2016
Pengurus Pusat ARPM
0 komentar:
Posting Komentar