ARPM (JAKARTA) - Aliansi Rakyat Peduli Madina prihatin melihat APBN 2016 untuk Kabupaten Mandailing Natal. Dibanding dengan tahun lalu, anggaran dari Kementerian PU merosot hampir 100 persen. Dari puluhan kementerian, hanya Ketenagakerjaan yang memiliki mata anggaran untuk kabupaten ini, itu pun hanya bernilai ratusan juta.
Jubir Aliansi Rakyat Peduli Madina, Ardian N, mengutip hasil diskusi mingguan pengurus, melihat para kepala dinas di Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal tidak becus dalam mengajukan anggaran. “Tadinya kami mencurigai Pilkada sebagai penyebab. Tapi kok daerah lain, yang juga memilih kepala daerah tidak separah ini,” katanya.
Yang paling mencolok adalah anggaran lewat PU. Tahun lalu, Kementerian mengalokasikan anggaran pembangunan Rp223 miliar untuk Madina. Pada tahun ini hanya Rp18,4 miliar (8 persen dibanding Tahun 2015), yang umumnya untuk bidang irigasi, mulai dari pemeliharaan Batang Angkola 5.090 Hektare, peningkatan sumur dan jaringan Desa Huraba, Kec. Siabu; pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi air baku Natal dan Kotanopan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Batang Gadis 6.628 Hektare.
Alokasi Kementerian Perindustrian untuk Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2016 mencapai Rp85 miliar. Dari dana sejumlah itu, tidak satu mata anggaran pun untuk Madina. Padahal Kabupaten Karo dan Humbang Hasundutan memperoleh fasilitasi sarana produksi IKM Produk Kopi. Simalungun mendapat fasilitasi Sarana Produksi IKM Pande Besi. Nias Selatan: Optimalisasi bantuan mesin dan peralatan produksi karet. Serdang Berdagai: Fasilitasi Sarana produksi IKM perbengkelan roda dua dan pandai besi. Tanjungbalai: Bantuan mesin konveksi.
Untuk Tahun 2016, Kementerian ESDM mengucurkan anggaran Rp81,9 miliar untuk Sumatera Utara. Tidak satu rupiah pun untuk Mandailing Natal. Padahal, Tapanuli Selatan, misalnya, kebagian Rp8,9 miliar untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro. Nias Utara malah memperoleh Rp15,5 miliar untuk Pembangunan DME Berbasis Pikohidro.
Kementerian Pertanian mengucurkan anggaran Rp33,43 Miliar untuk intensifikasi kopi specialty, tapi tidak termasuk untuk Mandailing Natal, yang kopinya sudah terkenal ke seantero dunia, sebelum kopi Ateng dan kopi Lampung.
Meskipun hanya membagi sekitar Rp5 miliar untuk Sumatera Utara, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga tidak memperhatikan Madina. Mereka hanya memberikan anggaran untuk Tapanuli Tengah, Nias Selatan, dan Langkat.
Demikian juga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Tapanuli Utara masih memperoleh Rp1,33 M untuk rehab jalan di UPT Simpang Bolon.
Syukurlah Kementerian Ketenagakerjaan masih mengingat Madina, dengan mengalokasikan anggaran Rp298,78 juta untuk penertiban penggunaan dan pemanfaatan HPL Desa Sinunukan, Desa Patiluban Hilir, Dan Desa Bubuhan Bintuas, Kecamatan Natal. Kementerian ini memberikan anggaran sekitar Rp4 miliar untuk Sumatera Utara. Yang paling besar (Rp2,38 miliar) adalah untuk pembangkit listrik tenaga surya komunal di Permukiman Transmigrasi.
Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan, Departemen Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Departemen Agama, dan Departemen Sosial tidak mengalokasikan apa pun ke Kabupaten Madina karena seluruh departemen ini, tampaknya, memberikan anggaran lewat Pemerintah Provinsi.
Jakarta, 26 Januari 2016
Pengurus Pusat ARPM
0 komentar:
Posting Komentar