Nihil, APBN 2016 untuk Jalanan Madina

ARPM (JAKARTA) - Pembangunan jalan yang bersumber dari APBN, tampaknya, nihil di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun ini. Hingga akhir Maret 2016, belum satu rupiah pun dari Kementerian Pekerjaan Umum mengalir ke Madina, padahal proyek pembangunan jalan dan jembatan yang berasal dari sana berjumlah Rp79,3 triliun.

Kepala Bidang Ekbang Aliansi Rakyat Peduli Madina, Rachmat Lubis, melihat Dinas PU Mandailing Natal tidak seterampil sebelumnya. Pada Tahun 2015, Kementerian PU menggelontorkan Rp150 miliar untuk rekonstruksi jalan Natal – Tabuyung – Batumundom Rp57,9 miliar, Batu Mundom Rianiate Rp59,9 miliar, dan Jembatan Merah – Ranjau Batu Rp32,4 miliar.

Alokasi Kementerian PU pada tahun ini untuk jalan dan jembatan di Sumatera Utara Rp1,4 triliun. Beberapa project terbesar adalah jalan Pangururan – Tomok Rp371,4 miliar, jalan Sidikalang – Aceh Rp250,5 miliar, jalan Tebingtinggi – Parapat Rp231 miliar,  jalan Tele – Onan Runggu Rp184 miliar, jalan Perbaungan – Tebingtinggi Rp66 miliar, preservasi jalan Kisaran – Aek Kanopan Rp63 miliar,  Jalan Lingkar Rantau Parapat – Aek Nabara Rp51,9 miliar, dan rekonstruksi jalan ke Bandara Silangit Rp48 miliar.

Mandailing Natal tak kebagian APBN karena Pegawai PU tidak dibayar untuk perencanaan? Ternyata tidak juga. Dalam RUP 2015, Dinas PU Mandailing Natal menganggarkan Rp2,2 miliar untuk perencanaan jalan. Jumlahnya 30 persen dari keseluruhan biaya perencanaan Rp6,6 miliar.

Point perencanaannya juga lengkap. Mulai dari kegiatan Bina Marga Wilayah I sampai dengan V, proyek yang bersumber dari DAU, DAK, dan BDB, perencanaan untuk wilayah I sampai IV, dan pengambilan data dari wilayah Mandailing Godang, Mandailing Julu, dan Pantai Barat.
“Kita tahu kok Kepala Dinas PU dan bawahannya sering bolak-balik ke Jakarta membawa proposal,” kata Rachmat Lubis.

Hasil konfirmasi Aliansi Rakyat Peduli Madina ke beberapa pegawai yang menangani anggaran jalan di Kementerian PU, proposal yang diajukan tidak komprehensif. “Tidak menggambarkan hasil kerja dari  konsultan,” kata Rachmat.

Syukurlah Pemerintah Provinsi menyisihkan Rp54 miliar ke Mandailing Natal. Jumlah rencana pembangunan jalan dan jembatan di Sumatera Utara pada Tahun 2016 mencapai Rp822 miliar.
Terkonsentrasi di Pantai Barat, proyek penbangunan jalan lewat Bina Marga Sumatera Utara pada tahun ini terdiri dari Jembatan Merah – Muarasoma Rp20,7 miliar, Muarasoma – Simpang Gambir Rp7,2 miliar, Jembatan Aek Pasar Karom Rp1,8 miliar, Jembatan Aek Milas Rp3,2 miliar, Simpang Pulo (Batahan) – Batas Sumatera Barat Rp10,7 miliar, Jembatan Aek Simpang di Ulupungkut Rp2,4 miliar.

Di luar Pantai Barat, Pemerintah Provinsi mengalokasikan untuk pemeliharaan rutin Rp5,3 miliar, penanganan jalan akibat bencana alam Rp1,9 miliar, dan perawatan jembatan Rp390 juta.
Dengan jumlah pagu Rp29 miliar, pembangunan jalan di Mandailing Natal pada Tahun 2016, tampaknya, merupakan kelanjutan dari Tahun 2015, yakni Jembatan Merah – Muarasoma Rp13,3 miliar, Simpang Pulo Padang (Batahan) – Batas Sumbar Rp6,9 miliar. Pembangunan jembatan Aek Batu Marsaong Rp1,7 miliar, jembatan Aek Ranto Sore Rp1,7 miliar, dan jembatan Aek Simpang Banyak di Ulupungkut Rp2,2 miliar.

Di luar Pantai Barat, anggaran untuk jalan dari Provinsi pada Tahun 2015 hanya penanganan akibat bencana alam Rp2,9 miliar.

Sama dengan Mandailing Natal, LPSE Provinsi, hingga akhir Maret, masih malu-malu memperlihatkan seluruh proyek yang ada di Sumatera Utara. Namun, biasanya, kalau tidak didorong pada APBN-P atau APBD-P Provinsi, kecil kemungkinan penambahan anggaran jalan untuk Madina.

“Jadi, kalau banyak jalan yang jelek tahun ini, kita harus paham saja. Terutama bagi perantau yang mau pulang Lebaran,” kata Rachmat Lubis.

Jakarta, 31 Maret 2016
Pengurus Pusat ARPM

Read More

Anggaran Lampu Jalan untuk Pantai Barat dan Sekitarnya

Read More

Anggaran Lampu Jalan untuk Kotanopan dan Sekitarnya

Read More

Lampu Tenaga Surya RUP Tahun 2015, Rp3,6 Miliar

Read More

Anggaran Lampu Jalan Siabu dan Sekitarnya

Read More

Anggaran Lampu Jalan Panyabungan dan Sekitarnya, RUP Tahun 2015

Read More

DPRD Madina: Sidang Rp84 Juta, Jalan-Jalan Rp14 Miliar

ARPM (JAKARTA) - Aliansi Rakyat Peduli Madina mulai memahami kebungkaman DPRD Mandailing Natal atas beberapa hal yang sedang terjadi di Kabupaten Serambi Mekkah ini. Ditinjau dari segi anggaran, para wakil rakyat itu, rupanya, hanya memiliki anggaran Rp84 juta untuk sidang-sidang paripurna.

“Itu yang tampak tersurat setelah kami menganalisis RUP DPRD Mandailing Natal Tahun 2016, sampai dengan 29 Maret 2016,” kata Ardian N, jubir ARPM.

Menurut Ardian, biaya sidang paripurna, yang notabene merupakan sidang untuk rakyat itu, adalah untuk setahun. Kalah dengan anggaran yang dihabiskan dalam sehari, seperti acara HUT Madina ke-17 yang baru saja lewat Rp99,1 juta, atau rencana pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Rp277,4 juta.

Dalam bahasa anggaran, biaya untuk sidang paripurna, tentu saja masih bisa diperbaiki. LPSE Mandailing Natal masih malu-malu mengumumkan pelelangan project barang dan jasa untuk Tahun 2016. Beberapa SKPD juga masih belum berani mengekspos rencana anggarannya. Bahkan ada yang mengubahnya lagi setelah diekspos Februari yang lalu.

Yang membuat Aliansi Rakyat Peduli Madina terkejut,  anggaran Rp84 juta untuk sidang paripurna itu adalah hasil karya dari program kerja DPRD yang menguras anggaran sampai Rp517 juta.
Dibandingkan dengan RUP DPRD kabupaten dan kota seluruh Sumatera Utara, biaya program kerja Mandailing Natal paling mahal. Padang Lawas Rp500 juta, Asahan Rp460 juta, Nias, bahkan, hanya Rp86 juta.

“Mungkin kabupaten dan kota lain memasukkan anggaran program kerja mereka dalam biaya lain, tetapi yang terus terang dengan kata biaya program kerja, DPRD Mandailing Natallah yang paling tinggi,” kata Ardian.

Dari biaya program kerja yang bernilai Rp517 juta itu, selain menetapkan biaya sidang paripurna Rp84 juta, para wakil rakyat di Mandailing Natal menganggarkan biaya kunjungan kerja dan konsultasi ke luar daerah provinsi Rp9,1 miliar, Pengembangan SDM Rp4 miliar, Biaya reses Rp2,8 miliar, belanja pakaian Rp504 juta, Pelayanan Kesehatan Rp400 juta, dan belanja Makanan dan Minuman Rp230 juta.

Aliansi Rakyat Peduli Madina menilai kunjungan kerja dan konsultasi ke luar daerah provinsi, pengembangan SDM, biaya reses, masih tergolong biaya perjalanan, jumlahnya mencapai Rp16 miliar. “Meningkat Rp2,4 miliar dibanding Tahun 2015, yang jumlahnya mencapai Rp13,6 miliar,” kata Ardian.

Dalam RUP hingga 28 Maret 2016, DPRD Mandailing Natal mengajukan anggaran Rp25 miliar. Selain maintenance gedung dan kendaraan, pembelian sarana gedung dan kerja, biaya operasional kesekretariatan, yang menghabiskan anggaran Rp6,6 miliar, agenda yang menyangkut rakyat tidak ada lagi.

Di DPRD kabupaten dan kota lain di Sumatera Utara, agenda DPRD yang lain tetap ada, mulai dari pembentukan peraturan daerah (perda), hearing atau dialog dengan pihak eksekutif, kegiatan komisi-komisi, kegiatan bamus, dan kegiatan badan kehormatan.

Kabupaten dan kota yang aktif membuat perda adalah Serdang Bedagai Rp3,2 miliar, Asahan Rp1,3 miliar, Nias Rp1,1 miliar, Tebing Tinggi Rp684 juta,  Tapanuli Selatan Rp439 juta, Padang Lawas Utara Rp186 juta.

DPRD di Sumatera Utara yang menganggarkan hearing dengan eksekutif dan rakyat adalah Tapanuli Selatan Rp851 juta, Kota Tebing Tinggi Rp295 juta, Padanglawas Rp90 juta, dan Nias Rp50 juta.
Yang aktif dalam kegiatan komisi, bamus, dan badan kehormatan adalah Nias Rp5 miliar, Padang Lawas Utara Rp227 juta, Labuhan Batu Utara Rp224,6 juta, Kabupaten Asahan Rp150 juta.

 “Kita gak usah bandingkan dengan kabupaten atau kota lain di Jawa deh, nanti bedanya makin jomplang,” kata Ardian.

Itu sebabnya pengurus Aliansi Rakyat Peduli Madina pesimis kalau DPRD Mandailing Natal bisa mengurusi kepentingan rakyat pada Tahun 2016. “Mereka baru sekedar memikirkan tunjangan kesehatan (paling mahal se-Sumatera Utara), biaya pakaian, biaya makanan dan minuman sehari-hari, lalu jalan-jalan dengan atas nama kunjungan, rapat ke luar daerah, pengembangan SDM, dan reses,” kata Ardian.

Boleh jadi, bagi DPRD, tidak ada lagi dana BOS, alternatif mata pencarian rakyat karena harga karet tidak kunjung naik, soal Rakyat Batahan, Warga Singkuang, Guru TKS yang dimintai pungutan hingga Rp25 juta, Bidan PTT, PT Sorik Mas Mining, PT Sorikmarapi Gheotermal, Tapian Siri-Siri, dugaan korupsi di sejumlah dinas, terutama di Dinas Perhubungan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, dan Pendidikan merupakan urusan media, medsos, dan “kecek lopo” saja.

Aliansi Rakyat Peduli Madina melihat umumnya anggota DPRD Mandailing Natal sudah menakar keberanian dan kesempatan warga untuk melawan mereka.
“Kenapa tidak sekalian bentengi diri dengan anggaran pengamanan dan bantuan hukum,” kata Ardian.

DPRD Medan pada APBD Tahun 2016, menganggarkan Rp2,9 miliar, Padangsidempuan Rp500 juta untuk keamanan gedung dan satuan pengamanan. Sementara DPRD Pematangsiantar menganggarkan jasa bantuan hukum untuk anggotanya Rp75 juta.

Jakarta, 29 Maret 2016
Pengurus Pusat ARPM

Read More