Dinas Pendidikan Madina Cetak Sendiri Soal Ujian Nasional

ARPM (JAKARTA) - Kabupaten Madina, ternyata, menggandakan sendiri naskah soal Ulangan Nasional untuk siswa SD, SMP, dan SMA Mandailing Natal. “Sekaligus mencatatkan diri sebagai satu-satunya Kabupaten yang menganggarkan cetakan UN di di Sumatera Utara,” kata Kholik Lubis, Ketua Bidang Pendidikan dan Teknologi ARPM.

Anggarannya, memang, tidak sampai miliaran rupiah. Tetapi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2015, terutama pada pasal 23 dan 24, mengatur Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai penetap, pengganda, dan penyalur naskah UN.

Untuk Tahun 2015/2016, Kementerian Pendidikan mengalokasikan anggaran untuk hal-hal yang berkaitan dengan Ujian Nasional Rp1,4 triliun. Alokasi khusus penggandaan dan pendistribuan bahan UN ke seluruh daerah di Sumatera Utara Rp6,1 miliar.

Pada tahun sebelumnya, 2014/2015, Kementerian Pendidikan mengalokasikan anggaran Rp7,3 miliar untuk penggandaan dan pendistribusian bahan UN khusus SMP dan SMA  untuk Sumatera Utara dan mengalokasikan anggaran Rp114 miliar untuk penggandaan dan pendistribuan bahan UN ke seluruh Indonesia.

“Selain mengambil alih seluruh anggaran Ujian Nasional, ada tambahan sekitar Rp450 miliar untuk desiminasi publikasi  dan peserta didik formal dan nonformal yang dinilai kompetensinya sesuai SNP,” kata Kholik.

Tujuan utama menentukan sebuah badan untuk mengelola UN adalah agar soal-soal tetap menjadi rahasia negara sampai saatnya diedarkan. Penggandaan dan pendistribuannya di bawah satu koordinasi dan pengawasan. Materi yang akan diberikan kepada pelajar merupakan pilihan dari seluruh bidang terkait.

Menurut Lubis, dalam prosedur operasional penyelenggaraan ujian nasional Tahun 2015/2016, seluruh mekanisme naskah soal UN diatur oleh BSNP, mulai dari penyiapan naskah, pengiriman master copy naskah soal UN ke percetakan, pengecekan hasil cetak, serah terima dengan  Provinsi dan Kanwil Kementerian Agama.

Khusus untuk siswa yang tidak bisa ikut UN, penggandaannya, memang, dilakukan di Provinsi, dengan materi yang ditetapkan Balitbang, Mendikbud. “Tidak juga oleh Kabupaten,” kata Kholik Lubis.

Itu sebabnya Aliansi Rakyat Peduli Madina mempertanyakan biaya penggandaan Ujian Nasional pada ABPD Mandailing Natal Tahun 2015. Selain soal angka, karena anggarannya sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan, pencetakan atau penggandaan oleh Dinas Pendidikan dapat menyebabkan tidak terjaganya lagi sebuah “rahasia negara”.

Dalam RUP APBD 2015,  Mandailing Natal menganggarkan Rp717 juta untuk berbagai kepentingan naskah soal, mulai dari SMP Rp122,6 juta, SMA IPS Rp36,5 juta, SMA IPA Rp36,5 juta, SMK Rp37,7 juta, UAS SD Rp136,5 juta, dan try out SD Rp136,5 juta. Belum lagi Pencetakan Kartu Ujian Rp31,5 juta, penggandaan LIK SMP Rp81,7 juta, SMA IPS Rp24,3 juta, SMA IPA Rp33,8 Juta, dan SMK Rp25,1 juta.

Selain menyediakan dana penggandaan soal ujian nasional, Dinas Pendidikan Madina juga menenderkan Buku Rapot SD Kurikulum 2013 lewat LPSE Rp540 juta. Sementara di RUP tetap tercantum untuk buku rapor SD Rp146,1 juta dan Buku Rapor SMP, SMA, dan SMK Rp117 juta.
“Di Sumatera Utara, hanya Dinas Pendidikan Madina yang menyediakan anggaran Buku Rapor SD, SMP, SMA, dan SMK,” kata Lubis.

Aliansi Rakyat Peduli Madina kesulitan menemukan Dinas Kabupaten atau Kota lain yang menganggarkan biaya penggandaan naskah soal dan biaya penyelenggaraan UN. “Kami, memang tidak mengecek ke seluruh Indonesia, tetapi acak saja di Jakarta, Bogor. Surabaya, Palembang, Lampung, dan Bukittinggi, anggaran soal ujian nasional tidak ada lagi,” kata Kholik.

Di Sumatera Utara, meski hanya  Mandailing Natal yang menganggarkan naskah soal UN, 10 kabupaten dan kota lain masih juga menganggarkan penyelenggaraan UN. “23  Kabupaten dan kota lainnya sudah menghilangkannya dari APBD mereka,” kata Kholik.

Yang terbesar adalah (1) Kabupaten Batubara, Rp1,2 miliar untuk ujian semester SMA dan SMK, UN/US SMP, MTs, dan SD. Diikuti (2) Kabupaten Karo Rp369 juta untuk ujian akhir sekolah SD. (3) Tebing Tinggi Rp491 juta untuk penyelenggaraan UN SD, SMP, dan SMA (4) Padang Lawas Rp312 juta untuk Ujian Akhir Sekolah SD, SMP, dan SMK.

(5) Kabupaten Nias Rp177 juta untuk ujian akhir semester dan UN SMP, dan SMA  (6) Kabupaten Samosir Rp143 juta untuk Ujian Sekolah SD, SMP, dan SMA, (7) Humbang Hasundutan Rp142 juta untuk ujian sekolah SMP dan SMA, (8) Tanjung Balai Rp91 juta untuk ujian akhir sekolah SD, SMP, dan Paket A-B setara SMP.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, pada APBD Tahun 2015, menganggarkan biaya pencetakan dan Pendistribusian Bahan Ujian Sekolah untuk Periode I dan II Rp2,5 miliar dan pencetakan dan pendistribusian Blanko Ijazah untuk SD dan SDLB Rp1 miliar.

Apakah Dinas Pendidikan Mandailing Natal juga menyediakan anggaran penggandaan soal Ujian Nasional pada tahun ini? “ Sampai 2 April 2016, RUP-nya saja belum ada, apalagi LPSE-nya,” kata Kholik Lubis.

Jakarta, 4 April 2016
Pengurus Pusat ARPM

Read More

Tak dengan Menteri, Selfie dengan Sekuriti Juga Jadilah

Read More

Proyek Irigasi Madina 2016 Bisa Tumpang Tindih

ARPM (JAKARTA) - Aliansi Rakyat Peduli Madina mengharapkan Dinas Pekerjaan Umum Mandailing Natal meneliti kembali RUP APBD Tahun 2016 di bidang irigasi dan air minum. “Menurut kami, banyak mata pengadaan yang tumpang tindih dengan proyek APBN atau APBD Provinsi Sumatera Utara,” kata Rachmat Lubis, bidang Ekbang ARPM.

Hasil analisis Aliansi Rakyat Peduli Madina atas APBD Kabupaten, Provinsi, dan Kementerian PU Tahun 2016 bakal terjadi proyek fiktif minimal senilai Rp6 miliar di bidang irigasi dan air minum, karena objek proyek sama.

ARPM mengingatkan dari sekarang karena pekerjaan belum dimulai. Salah dalam administrasi RUP tak berarti korupsi. Tetapi salah dalam LPSE, apalagi pelaksanaan tender sudah dilewati, dapat terindikasi pelanggaran hukum. “Kecuali, memang, Dinas PU Madina memastikan proyek tersebut berbeda dari Kementerian PU atau APBD provinsi,” kata Rachmat.

Ia mencontohkan atas proyek APBN dengan mata anggaran pembangunan Jaringan Transmisi Air Baku Natal Rp9,7 miliar. Di APBD ada proyek bernilai Rp850 juta dengan judul yang hampir sama, pengadaan dan pemasangan Pipa Distribusi Air Minum di wilayah Natal, Kun Kun, Sikara-kara, dan Sinunukan V.

Lalu proyek APBD Provinsi, rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur irigasi Roburan Maga Rp4,2 miliar. Dalam APBD ada tiga mata proyek bernilai Rp600 juta, dengan mata anggaran Irigasi Maga Pasar, Maga Dolok, dan Huta Baringin.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi menganggarkan Rp3,4 miliar untuk rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur Sungai Rantopuran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemkab Madina menginput pula mata anggaran rehabilitasi Aek Rantopuran Rp1,4 miliar.

Dalam APBD Provinsi terdapat mata anggaran rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur irigasi di Pakantan senilai Rp1,2 miliar. Dalam APBD Madina Tahu 2016, bahasa yang sama yang muncul senilai Rp950 juta, tetapi dibagi-bagi dengan atas nama Pakantan, Hutajulu Pakantan, Hutatoras Pakantan, dan Hutalancar Pakantan.

Aliansi Rakyat Peduli Madina mengapresiasi anggaran di bidang irigasi dan air minum pada Tahun 2016. Dengan biaya perencanaan paling minim (jika dibanding dengan jalan dan perumahan) Rp900 juta, jumlah proyek di bidang ini mencapai Rp127 miliar, yang terdiri dari Kementerian PU Rp47 miliar, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Rp16 miliar, dan APBD Pemkab Madina Rp61 miliar.

Project Kementerian PU, bahkan, sudah tender pada akhir Maret. Mata proyeknya antara lain, pemeliharaan 5.090 Ha Irigasi Batang Angkola Rp1,3 miliar, rehabilitasi 3.250 Ha  jaringan Irigasi Batang Gadis  Rp14,8 miliar, pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi air baku Kotanopan Rp5 miliar, dan pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi air baku Natal Rp9,7 miliar.
“Yang belum tender, tetapi ada dalam RUP adalah peningkatan sumur dan jaringan air di Huraba, Siabu, bernilai Rp864 juta,” kata Rachmat.

Pembangunan irigasi dan air minum dari Kementerian PU pada tahun 2016 meningkat Rp14 miliar dibanding dari tahun 2015, yang meliputi pemeliharaan Batang Angkola Rp1 miliar, pemeliharaan bendungan Batang Gadis Rp75 juta, dan lanjutan pembangunan jaringan irigasi Batang Angkola Rp15,6 miliar.

Project yang bersumber dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara terdiri dari rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur irigasi Maga Rp4,2 miliar, Rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur irigasi Terusan Rp4,4 miliar, rehabilitasi dan Pembangunan Infrastruktur Sungai Patiluban Rp1,7 miliar, dan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur Sungai Rantopuran Rp3,4 miliar, belanja Bangunan UPT PSDA Batang Gadis Batang Natal Rp194 juta, belanja pemeliharaan Jaringan irigasi Tapus  Rp405 juta, rehabilitasi dan peningkatan irigasi Pakantan Rp1,2 miliar, belanja pemeliharaan Jaringan irigasi Aek Mata Rp150 juta, belanja pengadaan pelengkap pengamanan Sungai  Rp260 juta.

Anggaran irigasi dan air minum dari Pemprov Sumatera Utara pada Tahun 2016 berjumlah Rp16 miliar. Meningkat lebih dari 100 persen dibanding Tahun 2015, yang berjumlah Rp7 Miliar.
Sama dengan APBD Tahun 2015, project irigasi dan air minum habis dipecah dengan rata-rata bernilai Rp200 juta. Yang bernilai antara Rp1 sampai Rp1,2 miliar hanya rehabilitasi Aek Bondar Losung Desa Gunung Manaon, rehabilitasi Aek Bondar Losung Desa Saba Jambu, rehabilitasi Pembangunan dek dan tanggul Penahan Banjir Aek Rantopuran Desa Gunung Tua Jae, rehabilitasi Sungai Aek Ranto Puran , rehabilitasi irigasi Batu Tungga Tamiang, dan rehabilitasi Irigasi Aek Singengu.

“Sisanya, 240-an mata pengadaan, bernilai 100 sampai 200 juta. Masih seperti bagi-bagi project juga,” kata Rachmat.

Jakarta, 3 April 2016
Pengurus Pusat ARPM

Read More

Irigasi Panyabungan Kota Rp4,2 Miliar

Read More

Irigasi Kotanopan dan Sekitar, RUP Tahun 2015, Rp4,2 Miliar

Read More

Irigasi di Siabu dan Sekitar Rp2,16 Miliar

Read More

Irigasi Sekitar Panyabungan, RUP Tahun 2015, Rp2,3 Miliar

Read More